Jakarta – pemerintah tengah mempersiapkan integrasi data lintas lembaga untuk program bantuan sosial (bansos) digital. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi uji coba yang telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan uji coba tahap pertama bansos digital di Banyuwangi telah berlangsung pada september-Oktober 2025.
Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mereformasi sistem perlindungan sosial agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
“Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).
Luhut menjelaskan, pemerintah kini memasuki tahapan krusial, yaitu memastikan interoperabilitas data berjalan optimal.
Data lintas lembaga mulai diintegrasikan,termasuk dari Dukcapil,BPJS Kesehatan,BPJS Ketenagakerjaan,PLN,OJK,Himbara,ATR/BPN,hingga Samsat Polri. Integrasi ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan berbasis data yang valid.
Tahapan berikutnya adalah penyiapan grievance mechanism, yaitu sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat.
Dengan sistem ini, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan dengan alur yang jelas, transparan, dan dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat lapangan.
“Sistem bansos yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif. Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat,” imbuh Luhut.
Pemerintah juga menyiapkan desain penyaluran berbasis government-to-Person (G2P) yang terintegrasi dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional.
Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan untuk memastikan setiap tahapan diuji dan disiapkan dengan matang.
Luhut menegaskan, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Penyaluran bansos harus transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
