Payakumbuh – DPRD Kota Payakumbuh menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Wali Kota atas pandangan fraksi-fraksi terkait Rancangan APBD 2026.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD pada Kamis (13/11/2025) ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Erlindawati.
Sekretaris Daerah Rida Ananda hadir mewakili Wali Kota.
Erlindawati menekankan pentingnya forum tersebut dalam pembahasan APBD yang berpihak pada masyarakat.
“Jawaban pemerintah menjadi acuan untuk menilai masukan fraksi dalam kebijakan anggaran,” ujarnya.
DPRD mengapresiasi respons Pemko terhadap isu-isu seperti penertiban jam operasional kafe, Car Free Day (CFD), parkir liar, dan digitalisasi retribusi pasar (SIM Pasar).
“Kami mencatat komitmen pemerintah untuk tata kelola yang transparan dan menekan kebocoran pendapatan,” kata Erlindawati.
DPRD juga menyoroti penyelesaian sengketa lahan Ngalau Indah, pembangunan kembali Pasar Payakumbuh, dan peningkatan pelayanan JKN.
Erlindawati menegaskan dukungan DPRD terhadap langkah pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan yang kuat agar kebijakan tidak hanya berhenti pada perencanaan.
“Pembahasan APBD adalah kesempatan memperkuat kemitraan DPRD dan pemerintah daerah,” ucapnya.
Ia menambahkan, hubungan konstruktif antara DPRD dan Pemko perlu dijaga agar kebijakan APBD menjawab kebutuhan masyarakat.
“Hubungan eksekutif dan legislatif harus seimbang. Kami ingin setiap rupiah APBD bermanfaat bagi warga Payakumbuh,” pungkasnya.
