Padang – Data kerusakan sektor pertanian pascabencana di Sumatera Barat menjadi sorotan anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh.
Rahmat menilai ada perbedaan data yang signifikan antara pemerintah pusat dan kondisi riil di lapangan. Perbedaan ini dikhawatirkan dapat mengarah pada kebijakan pemulihan yang tidak tepat sasaran.
Setelah turun langsung ke Sumbar dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta 19 kabupaten/kota, Rahmat menemukan data faktual kerugian dan kerusakan sektor pertanian mencapai Rp 4,53 triliun.
“begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya,” ujar Rahmat di Padang, Jumat (16/1/2026).
Menurutnya, selama ini terdapat perbedaan antara laporan administratif dan realitas kerusakan yang dialami petani serta infrastruktur pertanian.
Kerusakan bendungan di Sumbar tercatat Rp 2,06 triliun, jaringan irigasi Rp 1,07 triliun, dan sektor pertanian Rp 1,22 triliun.
Selain itu, kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani mencapai Rp 156,87 miliar, serta embung senilai Rp 10,25 miliar.
Rahmat juga menyoroti kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang tidak tercantum dalam laporan resmi.
“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya,” tegasnya.
Selain masalah data, Rahmat juga menyoroti mekanisme pemulihan yang terhambat tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai.
Kondisi ini menyebabkan perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat, padahal petani membutuhkan penanganan cepat.
Rahmat menegaskan, keterbukaan data harus menjadi dasar perubahan kebijakan pemulihan.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan agar dampak bencana tidak berlarut-larut.
