Jakarta – Perum Bulog berencana menerapkan kebijakan satu harga beras Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini meniru skema BBM satu harga yang telah diterapkan oleh Pertamina.
Saat ini, harga beras SPHP masih dibedakan berdasarkan zonasi wilayah.
Direktur Utama Perum Bulog, ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan bahwa konsep ini bertujuan untuk menekan disparitas harga pangan antar wilayah, terutama di Indonesia bagian timur.
Kebijakan ini akan didorong melalui subsidi silang dari kenaikan margin fee Bulog menjadi 7 persen.
Rizal menjelaskan, rencana ini telah disetujui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Presiden Prabowo Subianto. Program ini khusus berlaku untuk beras SPHP sebagai instrumen stabilisasi harga pangan.
“Alhamdulillah beliau setuju. Jadi program rencana satu harga ini dari Sabang sampai Merauke, jadi itu adalah beras SPHP,” ujar Rizal.
Saat ini, Bulog menerapkan tiga zonasi harga beras SPHP. Zona 1 (Jawa, Bali, NTB, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi) Rp12.500 per kilogram.
Zona 2 mencakup sebagian Sumatera (selain Lampung dan Sumsel), NTT, dan Kalimantan. Zona 3 meliputi Maluku dan Papua, dengan harga lebih tinggi karena ongkos distribusi.
Menurut Rizal, perbedaan harga ini membebani masyarakat, terutama di daerah terpencil. Dengan margin fee 7 persen, Bulog berencana menutupi biaya logistik ke wilayah terjauh agar harga beras seragam.”Jadi memberatkan masyarakat. Nah,harapan kami nanti satu harga. Seperti zona 1, Rp12.500 harganya. Jadi nanti beras SPHP di Sabang sampai merauke itu nanti Rp12.500 harganya,” jelasnya.
Bulog akan segera menjalankan kebijakan ini setelah kenaikan margin fee disetujui dan pendanaan dicairkan.Rizal menegaskan, langkah ini sejalan dengan upaya menjaga harga beras terjangkau di tengah target swasembada pangan.Pemerintah sebelumnya menyetujui kenaikan margin fee Bulog menjadi 7 persen untuk mendukung stabilisasi harga pangan, termasuk program beras SPHP satu harga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan,margin fee 7 persen dipilih sebagai titik tengah dari usulan awal Bulog sebesar 10 persen. Kenaikan ini bertujuan memperkuat kemampuan keuangan Bulog dalam mendistribusikan beras ke seluruh Indonesia, terutama daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
Namun, Rizal kembali mengusulkan agar margin fee dinaikkan menjadi 10 persen, mengingat beban penugasan publik yang semakin berat. Ia menilai skema ini sejalan dengan BUMN strategis lain seperti PLN dan Pertamina, yang juga memperoleh margin fee hingga 10 persen.
“Saya cuma minta reward-nya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada reward-nya ada sama kaya PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10 persen,” kata Rizal.
menurut Rizal, margin Bulog yang hanya Rp50 per kilogram telah bertahan lebih dari satu dekade, padahal Bulog berperan utama dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kenaikan margin diperlukan agar Bulog tidak terus merugi dan mampu membiayai distribusi beras satu harga dari Sabang hingga Merauke.”Masa sekian tahun, dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp900 miliar, bayangkan. ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan,” pungkasnya.
