Jakarta – Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp93 miliar untuk memulihkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra.
Dana ini merupakan bagian dari total pagu Kementerian UMKM sebesar Rp546 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa fokus utama dana pemulihan ini adalah membantu pelaku UMKM di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terkena dampak bencana alam.
“Ada kebijakan untuk mengkonsolidasikan anggaran dari Rp 546 miliar, yang akan dipersiapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Sumatra, yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar sebesar Rp 93 miliar,” ujar Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (20/1).
Maman menambahkan, pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana membutuhkan waktu.
Berdasarkan pantauan di lapangan, proses pemulihan diperkirakan memakan waktu satu hingga dua tahun.
Kementerian UMKM telah membentuk Klinik UMKM Bangkit di tiga provinsi tersebut sebagai bagian dari upaya pemulihan.
Aceh menjadi wilayah dengan jumlah klinik terbanyak karena tingkat kerusakannya paling parah.
Di Aceh, klinik UMKM bangkit didirikan di lima kabupaten/kota, yaitu Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh tamiang.
Sementara di Sumatra Utara, klinik dibangun di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Medan.
Di Sumatra Barat, klinik hanya didirikan di Kota Padang.
“Kenapa dari jumlah ini yang paling banyak Aceh? Karena memang dari tingkat keterparahan ataupun yang paling kena dampak itu adalah di aceh. Nomor dua adalah Sumatra Utara.Sumatra Barat recovery-nya bisa lebih cepat, maka dari itu kami hanya buat di satu saja, yaitu di Kota Padang,” jelas maman.
Setelah alokasi pemulihan bencana, sisa anggaran Kementerian UMKM pada 2026 tercatat sebesar Rp453 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp116 miliar, operasional dan pemeliharaan sarana prasarana Rp85 miliar, belanja nonoperasional Rp216 miliar, serta Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) UMKM sebesar Rp35 miliar.
Belanja nonoperasional digunakan untuk mendukung program nasional sebesar Rp166 miliar dan kegiatan strategis kementerian sebesar Rp50 miliar.
Kementerian UMKM juga menetapkan delapan program strategis nasional, antara lain Sapa UMKM, Kartu Usaha UMKM, Holding UMKM, keterlibatan UMKM dalam program Makanan Bergizi Gratis, Kemitraan dan Hilirisasi, Perluasan Akses Pembiayaan, Entrepreneur Hub, serta Transformasi Usaha.
