Padang – Fraksi PDIP-PPP DPRD Kota Padang menolak usulan interpelasi terhadap Walikota Fadly amran terkait kinerja PDAM dalam penanganan krisis air bersih. Penolakan ini muncul di tengah upaya pemulihan kota pascabanjir bandang.
Ketua Fraksi PDIP-PPP, wismar Panjaitan, menilai interpelasi bukan langkah tepat saat ini.
“Saat ini Kota Padang masih dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir. Alangkah bijaknya, kita fokus membenahi Kota Padang dan memastikan kebutuhan warga kota,” ujar Wismar, Minggu (8/2/2026).
Menurutnya, interpelasi berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan efektivitas program pembangunan.
Wismar menambahkan, fraksinya lebih memilih mekanisme dialog dan klarifikasi melalui rapat komisi atau rapat kerja dengan OPD.
Sebagai bagian dari koalisi pendukung Walikota Fadly Amran, PDIP-PPP tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, objektif, dan konstruktif.
Wismar juga mengingatkan kader PDIP untuk menjalankan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yaitu turun langsung membantu masyarakat terdampak bencana.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD Padang menggulirkan hak interpelasi terhadap Walikota Fadly Amran.
Ketua Fraksi Gerindra, Wahyu Hidayat, menilai manajemen PDAM gagal mengantisipasi dampak pascabencana, terutama dalam pemulihan infrastruktur dan distribusi air bersih.
Gerindra juga mengkritik sikap direksi PDAM yang dinilai kurang peka dan minim solusi, serta pola komunikasi publik yang memperkeruh suasana. Mereka mendesak evaluasi total dan pergantian Direktur Utama PDAM.
