Jakarta – Indonesia berencana mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum gas (LPG) dari Amerika Serikat (AS) senilai US$15 miliar atau setara Rp253,45 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kesepakatan ini.
Menurut Bahlil, pembelian ini merupakan bagian dari perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden AS Donald Trump.
“Di dalam perjanjian itu telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih US$15 miliar,” kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/2).
Bahlil menjelaskan, alokasi US$15 miliar tersebut akan digunakan untuk pembelian BBM, LPG, dan minyak mentah (crude).
Ia menegaskan, pembelian BBM dari AS bukan berarti Indonesia menambah impor.
“Kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia tenggara, Middle east, maupun dari beberapa negara di Afrika,” jelasnya.
Pemerintah memastikan pembelian ini akan dilakukan dengan mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan.
Terkait LPG, Bahlil menyebut Indonesia selama ini mengimpor sekitar 7 juta ton per tahun, sebagian dari AS. Dengan kesepakatan dagang ini, Indonesia akan meningkatkan volume pembelian LPG dari AS.
“Begitu kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden Prabowo, begitu 90 hari ke depan sudah selesai, maka sudah langsung kita mulai tahapan eksekusi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan pihaknya melihat peluang besar untuk pemenuhan sumber energi dengan harga kompetitif dari AS.
Selama ini, Pertamina mengimpor 57 persen kebutuhan LPG dari AS.
“Dengan adanya kesepakatan dagang ini,tentunya kita akan bisa meningkatkan bisa sampai ke 70 persen. Begitu juga untuk crude kita juga akan dorong untuk peningkatan,sementara untuk produk (BBM) kita akan terus penjajakan dengan mitra-mitra dari Amerika Serikat,” kata Simon.
Simon memastikan seluruh proses akan dilakukan secara terbuka dan mematuhi peraturan yang berlaku.
“perjanjian kerja sama (dagang) ini adalah untuk win-win,untuk kebaikan dan kemajuan kedua negara,” tegasnya.
Pertamina akan menunggu finalisasi kesepakatan dagang dalam 90 hari ke depan.
