Jakarta – Pemerintah berencana mereformasi dan membangun fondasi pariwisata untuk memitigasi dampak krisis global. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga, reformasi diperlukan untuk memitigasi kerugian akibat krisis global.
Selain itu, reformasi juga bertujuan membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.
Pernyataan ini disampaikan dalam Webinar Nasional bertema “Tourism Under Fire: Dampak Eskalasi Konflik global terhadap Pariwisata” yang diselenggarakan Ikatan Alumni NHI Bandung, Senin (16/3).
Airlangga memaparkan beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah agar pariwisata Indonesia tidak tertinggal. Salah satunya adalah perluasan Bebas Visa Kunjungan (BVK).
Kajian World Travel and Tourism Council menunjukkan, implementasi kebijakan BVK ke 169 negara sejak 2015 memacu pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun.
Kebijakan ini juga menciptakan 400.000 lapangan kerja baru di sektor pariwisata.Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai respons cepat terhadap situasi saat ini.
Langkah lain adalah memperkuat pasar domestik dan memanfaatkan momentum libur lebaran. Konsep micro-tourism, yaitu destinasi dalam radius perjalanan darat dengan pengalaman mendalam, perlu diadopsi.
Pemerintah telah memberikan stimulus diskon transportasi pada periode Lebaran 2026 dan kebijakan Work From anywhere untuk menunjang pergerakan wisatawan.
Negosiasi rute internasional baru,penguatan branding Indonesia sebagai destinasi aman dan stabil,serta promosi destinasi bagi Digital Nomad juga diperlukan.
“Dengan gejolak nilai tukar saat ini,seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high-end dengan harga terjangkau perlu digarisbawahi.
