Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta pelaku industri plastik tidak menaikkan harga secara berlebihan di tengah lonjakan biaya bahan baku. Langkah tegas ini diambil pemerintah untuk mencegah dampak lanjutan terhadap harga pangan, khususnya minyak goreng.
Amran menegaskan bahwa komoditas strategis seperti minyak goreng tidak boleh terdampak oleh faktor di luar produksi, termasuk biaya kemasan. Ia memastikan pemerintah akan turun tangan dan memeriksa pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik kenaikan harga tidak wajar, baik di tingkat produsen maupun distributor.
“Janganlah naikkan harga plastik secara berlebihan. Boleh naik sedikit, tapi jangan banyak banget. Untuk minyak goreng, tidak boleh macam-macam. Jangan cari persoalan,” ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).
Terkait tekanan biaya kemasan, Amran memastikan pemerintah tidak akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Ia menilai kenaikan harga minyak goreng saat ini tidak rasional mengingat produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional meningkat signifikan dengan angka ekspor mencapai 32 juta ton.
Amran bahkan mencurigai adanya permainan mafia dalam rantai distribusi yang menyebabkan harga tetap tinggi meski pasokan melimpah. “Produksi naik 6 juta ton tapi harga tetap naik, masuk akal tidak? Berarti ada mafia di tengahnya,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka menengah, pemerintah mendorong substitusi bahan baku nafta dengan CPO.Pemerintah memastikan ketersediaan CPO dalam negeri sangat mencukupi untuk mendukung langkah tersebut, sekaligus menekan ketergantungan pada impor nafta yang saat ini terganggu akibat konflik geopolitik global.
Selain memanfaatkan CPO, pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas industri dengan mencari alternatif pasokan dari negara lain serta mendorong diversifikasi bahan baku melalui pemanfaatan LPG dan plastik daur ulang.
