Padang – Jaringan Pemred Sumbar (JPS) menyatakan dukungan penuh kepada Polri untuk segera mengungkap kasus pembungkaman kebebasan berekspresi dan melindungi hak-hak masyarakat sipil.
Dukungan ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Subdit I Direktorat Intelkam Polda Sumbar, Senin (16/3/2026) di sebuah kafe di Padang.
Sikap tegas JPS juga terkait dengan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, aktivis KontraS yang aktif mengkritisi militerisme, UU TNI, dan judicial review.
Penasehat JPS, Novrianto, didampingi bendahara JPS Mona Sisca dan Wakil Ketua JPS almidazir, menegaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak dapat dibenarkan.
“Peristiwa ini sangat kita sesalkan. Saat ini pihak kepolisian sedang bekerja keras untuk mengungkap siapa pelaku di balik tindakan tersebut,” ujar Novrianto.
ia menambahkan, JPS mendukung penuh kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini demi memberikan kenyamanan pada masyarakat.
FGD yang dipimpin Kasubdit I Direktorat Intelkam Polda Sumbar Kompol Lija Nesmon mengangkat tema “Kekerasan Terhadap Aktivis, Ancaman Terhadap Demokrasi dan Kebebasan Sipil”.Novrianto menegaskan komitmen JPS untuk mendukung kepolisian mengusut kasus kekerasan terhadap siapa pun, termasuk aktivis, karena berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan kehidupan demokrasi.
Wakil Ketua JPS, Almudazir, juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Polri dalam mengungkap kasus tersebut secara tuntas dan transparan.
Almudazir berharap masyarakat tidak mudah terpancing isu yang beredar di media sosial yang dapat memperkeruh situasi.
“Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar yang tersebar di medsos, karena hal itu justru dapat menghambat proses pengungkapan kasus,” katanya.
Ia mengajak masyarakat untuk mempercayakan pengungkapan kasus ini kepada pihak kepolisian.
almudazir juga menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif agar proses penyelidikan berjalan baik hingga pelaku ditangkap dan diproses sesuai hukum.
