Jakarta – Indonesia disebut menjadi arena pertarungan ideologis antara tiga kelompok besar. Masing-masing kelompok memiliki agenda tersendiri.
hal ini diungkapkan oleh Dr. Anton Permana dari Tanhana Dharma Mangruva Institute.
Menurutnya, tiga kelompok tersebut adalah kelompok Kiri, kelompok Sekuler Liberalis, dan kelompok Konservatif Kanan.
Anton menjelaskan, kelompok Kiri berakar pada gerakan komunis dengan kedok sosialis kerakyatan.
Sementara kelompok Sekuler Liberalis berinduk pada barat dan elit global, bertindak sebagai agen proxy asing dengan berkedok aktivis dan LSM.
Sedangkan kelompok Konservatif Kanan merupakan gabungan kelompok nasionalis tengah kultural dengan kelompok Civil Society Islam moderat.
“Sejak Indonesia merdeka, tiga kubu ini bertarung untuk saling berebut kendali dan pengaruh di tengah masyarakat,” ujar Anton.
Pertarungan ini dipicu oleh infiltrasi sistematis yang disebut social of engineering cognitive warfare sejak pra kemerdekaan.
Kelompok Kiri, yang berinduk pada Komunis China dan sebagian gerakan sosialis Eropa, menjual konsep pro kerakyatan, anti neo-kapitalisme, dan anti terhadap keberadaan agama, khususnya Islam, dalam pemerintahan.
Mereka juga menggunakan isu radikalisme, intoleransi, dan politik identitas.
Kelompok Sekuler Liberal, yang berinduk pada Amerika dan Mossad Israel, menjual demokrasi, kebebasan pers, HAM, pro pasar, dan investasi luar negeri.
Ciri khasnya adalah anti terhadap militer, anti kemapanan absolut, dan anti terhadap nilai nasionalisme dan patriotisme dengan kedok pro kebebasan dan kemerdekaan berpikir masyarakat.
Kelompok Konservatif Kanan, dengan jargon ultra nasionalisme, pro patriotisme kebangsaan, anti terhadap asing dan aseng, serta selalu membawa-bawa nilai agama sebagai platform moral dalam bernegara sebagai instrumen politik.
Masing-masing kelompok memiliki cara pandang yang berbeda terhadap institusi TNI dan POLRI.
Kelompok kiri cenderung mesra dengan POLRI, tetapi kontra terhadap TNI.
Kelompok Konservatif Kanan mesra dengan TNI, tetapi merasa menjadi korban kriminalisasi Polri pada masa pemerintahan Jokowi.
Kelompok sekuler-Liberal kontra terhadap TNI-POLRI atas nama HAM dan anti otoritarianisme, namun mesra dengan para oligarki, korporasi, dan jaringan elit global sebagai sponsor gerakan mereka.
Anton Permana meyakini bahwa presiden Prabowo memahami polarisasi dan fragmentasi yang terjadi di Indonesia.
Ia juga yakin Presiden Prabowo dapat membedakan kelompok yang benar-benar peduli dan cinta Indonesia dengan kelompok yang hanya menjadi agen proxy untuk menguasai Indonesia.
“Demo anti RUU TNI, desakan Reformasi Polri, serta serangan opini brutal dari para buzzer bayaran, LSM, dan pengamat partisan, terhadap degradasi semua program unggulan Prabowo, adalah bentuk nyata dari cognitive Warfare,” tegasnya.
Tujuan dari Cognitive Warfare ini adalah mendelegitimasi kewibawaan pemerintah agar terjadi kemarahan dan reaksi sosial untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo.
Hal ini dilakukan dengan berbagai isu emosional dan provokatif, termasuk insiden penyiraman air keras terhadap aktivis Andree Yunus, yang diduga sebagai bagian dari skenario untuk memperuncing rivalitas antara TNI dan POLRI.
“Kalau dua institusi ini pecah dan runtuh secara moral, maka hal ini akan menjadi poin penting untuk starting awal melumpuhkan pemerintahan hari ini,” jelasnya.
Anton Permana mengingatkan bahwa ancaman Indonesia bubar sebelum tahun 2030 tidak boleh dianggap sepele.
Ia mencontohkan beberapa negara seperti Nepal, Bangladesh, dan Venezuela yang telah hancur lebur akibat skenario serupa.
“Sekarang pilihannya ada pada masyarakat indonesia. Ikut larut dalam arus perpecahan ini, atau bersama-sama melakukan penyadaran kolektif dan edukasi pada masyarakat,” pungkasnya.
Ia menekankan bahwa ancaman terbesar terhadap bubarnya negara Indonesia bukanlah lagi serangan rudal balistik, rudal hipersonik, maupun bom pesawat tempur, tetapi serangan Cognitive Warfare yang memecah belah rakyat, serta memutarbalikkan fakta dan opini.
Tujuan akhirnya adalah menggantikan pemerintahan dengan orang-orang yang telah ditanam dan disiapkan, yang siap menjadi jongos penjajahan berkedok nilai moral dan kebenaran.
