Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyebut nilai tukar rupiah saat ini masih undervalued atau berada di bawah nilai wajarnya. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan kondisi itu belum mencerminkan fundamental ekonomi nasional.
“Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental,” kata Perry dalam konferensi pers di Jakarta,belum lama ini.
Perry menjelaskan, BI terus melakukan stabilisasi nilai tukar melalui peningkatan intensitas intervensi, baik lewat transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
“Kami terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Cadangan devisa kami 148,2 miliar dolar, masih lebih dari cukup untuk memastikan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujarnya.
Selain itu, BI memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter agar tetap menarik aliran investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik. Langkah itu dibarengi dengan upaya menjaga pertumbuhan uang primer agar likuiditas pasar tetap terjaga.
“Ke depan, kami akan tetap jaga di atas 10 persen, bahkan bisa mencapai 12 persen untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan bagi ekonomi. Ini sejalan dengan stance kebijakan moneter ekspansi likuiditas,” kata Perry.
BI juga menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat menghadapi tekanan global, termasuk dampak perang di Timur Tengah.
“Fundamental ekonomi kita itu seperti apa? Inflasi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 5 persen. Demikian juga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan tentu pertumbuhan kredit dan faktor-faktor yang lain. Termasuk juga kondisi neraca pembayaran kita dengan defisit transaksi berjalan yang rendah. Jadi secara keseluruhan kondisi fundamental kita baik dan kuat dalam menghadapi kondisi geopolitik ini,” jelasnya.
Istilah undervalued kerap digunakan dalam pembahasan nilai tukar mata uang, terutama ketika suatu mata uang dinilai belum mencerminkan kekuatan ekonomi sebenarnya. Kondisi ini tidak selalu berarti buruk karena bisa mendorong ekspor dan investasi,namun di sisi lain juga dapat meningkatkan biaya impor dan tekanan inflasi.
