Padang – hukum kerap dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa, seolah berdiri netral di atas semua kepentingan. Namun,dari perspektif sosiologi hukum,hukum tidak pernah steril dari pengaruh sosial.
Hukum justru lahir, berkembang, dan dijalankan dalam ruang sosial yang dipenuhi dinamika, konflik, dan ketimpangan.
Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik masih menjadi persoalan yang mencolok. Sosiologi hukum menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh baik atau buruknya aturan tertulis, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat merespons dan memaknai aturan tersebut.
Dalam banyak kasus, hukum yang secara normatif sudah baik justru tidak berjalan efektif karena tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Sebaliknya, praktik yang secara hukum dianggap menyimpang terkadang justru diterima secara sosial karena dinilai lebih “adil” atau lebih “masuk akal” oleh masyarakat setempat.
Contoh nyata terlihat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kecil di masyarakat. tidak jarang hukum ditegakkan secara keras terhadap pelanggaran ringan, sementara pelanggaran besar yang melibatkan kekuasaan dan modal justru luput dari jerat hukum.
Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh struktur sosial, seperti kekuasaan, ekonomi, dan politik.
Selain itu, pluralitas hukum di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Kehadiran hukum adat, hukum agama, dan hukum negara kerap menimbulkan benturan dalam praktik.
Dalam beberapa kasus,masyarakat lebih memilih mengikuti hukum adat karena dianggap lebih dekat dengan nilai-nilai lokal dibandingkan hukum negara yang dinilai kaku dan jauh dari realitas kehidupan sehari-hari.
Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari penerimaan masyarakat. Dalam pandangan saya, pendekatan sosiologi hukum seharusnya menjadi dasar penting dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.
Pembuat kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga harus memahami kondisi sosial masyarakat yang menjadi objek hukum tersebut. Tanpa pemahaman ini, hukum berpotensi menjadi alat yang tidak efektif, bahkan dapat memperburuk ketidakadilan.
Ke depan, diperlukan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai praktik. langkah itu dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih partisipatif dalam pembentukan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi.
Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Pada akhirnya, hukum yang baik bukanlah hukum yang paling keras atau paling lengkap, melainkan hukum yang mampu hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Di sinilah sosiologi hukum memainkan peran penting, yakni memastikan hukum tidak kehilangan ruh sosialnya.
