Jakarta – Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai Wikimedia harus mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut dia, langkah itu penting untuk memastikan keamanan data pribadi pengguna, akuntabilitas platform, dan kepatuhan terhadap hukum nasional.
“Regulasi PSE menjadi instrumen penting untuk mendorong akuntabilitas. Platform global tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan internal, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan hukum lokal,” kata Heru di Jakarta, selasa, 21 April 2026.
Heru menegaskan, status Wikimedia sebagai organisasi nirlaba tidak menghapus kewajiban hukum untuk mendaftar sebagai PSE. Pasalnya, platform tersebut tetap mengelola data, lalu lintas informasi, serta memiliki pengaruh besar terhadap publik.
Ia menjelaskan, pendaftaran sebagai PSE penting untuk memastikan adanya standar minimum dalam perlindungan data pribadi, mekanisme pelaporan, koordinasi dengan otoritas nasional, hingga keamanan siber.
Selain itu, transparansi soal kontributor dan proses kurasi konten juga diperlukan untuk mencegah manipulasi informasi. “Tanpa registrasi,sulit memastikan sistem mereka memenuhi standar keamanan dan tata kelola yang berlaku di Indonesia,” ujar Heru.
Ia juga menilai ketidakpatuhan Wikimedia terhadap regulasi nasional berpotensi menimbulkan risiko terkait perlindungan data dan transparansi pengelolaan konten.
Tanpa tunduk pada aturan yang berlaku, tidak ada jaminan perlindungan data pengguna sesuai standar Indonesia. Selain itu, transparansi moderasi konten juga berpotensi melemah, misalnya ketika penghapusan konten dilakukan sepihak tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas.
Lemahnya transparansi moderasi konten, kata dia, membuka peluang penyalahgunaan, termasuk praktik pihak tertentu yang mengendalikan narasi atau menjual jasa pembuatan konten.
“Ketiadaan kejelasan soal siapa kontributor dan bagaimana proses kurasi berjalan juga berisiko menciptakan disinformasi. Regulasi PSE hadir untuk meminimalkan celah-celah ini,” jelas dia.
Direktur Eksekutif Information and Interaction Technology (ICT) Institute itu menambahkan,aturan PSE berperan memperkuat penegakan hukum jika terjadi pelanggaran di wilayah Indonesia,sekaligus memastikan platform lebih bertanggung jawab terhadap konten yang beredar.
Terkait ultimatum pemerintah kepada Wikimedia, Heru menilai langkah tersebut perlu sebagai upaya menegakkan kedaulatan digital nasional. Ultimatum itu, kata dia, memberi pesan bahwa semua PSE harus transparan dan patuh terhadap regulasi nasional.
Hal tersebut juga penting untuk mendorong perbaikan tata kelola konten, termasuk kejelasan proses kurasi dan peran kontributor. “Selama implementasinya proporsional dan komunikatif,langkah tegas ini justru bisa memperkuat ekosistem digital yang lebih sehat dan terpercaya,” ungkapnya.
