Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak mengubah tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2027 mendatang. Kebijakan ini diambil pemerintah guna menjaga stabilitas industri tembakau nasional.
Pemerintah memilih untuk mempertahankan tarif yang berlaku saat ini tanpa melakukan kenaikan maupun penurunan.Langkah ini dilakukan sembari memantau dinamika industri sebelum menentukan kebijakan di masa depan.
Alih-alih merombak tarif, pemerintah kini memfokuskan diri pada digitalisasi pengawasan di sektor industri rokok. Salah satu implementasi nyatanya adalah pemasangan mesin penghitung produksi di sejumlah pabrik rokok.
Inisiatif tersebut bertujuan menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memetakan potensi penerimaan negara dengan lebih akurat. Data riil dari hasil digitalisasi ini nantinya akan menjadi landasan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan cukai.
“Saya ingin lihat sebetulnya berapa pendapatan bersih dari rokok.Kalau yang gelap-gelap bisa kami hilangkan, dari situ saya akan hitung perlu naik atau turun,” ujar Purbaya di kantornya, Selasa (19/5/2026).
Di sisi lain,kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai hingga April 2026 mencatatkan capaian positif sebesar Rp100,6 triliun. Angka ini setara dengan 29,9 persen dari target APBN atau tumbuh 0,6 persen.
Penerimaan cukai sendiri menyumbang Rp74,8 triliun dengan pertumbuhan 2,2 persen, yang didorong oleh peningkatan produksi rokok pada periode triwulan I. Sementara itu,setoran bea masuk naik 6,4 persen menjadi Rp16,4 triliun berkat komoditas LPG dan kebutuhan proyek.
Meski penerimaan bea keluar tercatat terkontraksi 17,5 persen menjadi Rp9,3 triliun, pemerintah melihat adanya perbaikan tren. Kenaikan harga minyak kelapa sawit atau CPO sepanjang Maret hingga april 2026 menjadi faktor utama perbaikan tersebut.
