Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027. Keselarasan dari sisi perencanaan hingga penganggaran menjadi syarat mutlak agar program prioritas nasional berjalan efektif di daerah.
Hal ini disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) di Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (7/5/2026). Menurutnya, tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini semakin kompleks dibandingkan periode sebelumnya.
Bima memetakan tiga tantangan utama yang harus dihadapi,yakni dinamika geopolitik global,pengawalan program strategis nasional,serta pemenuhan aspirasi masyarakat dan janji politik.Meski begitu,ia menekankan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap menjadi fondasi paling mendasar yang tidak boleh diabaikan.
“Sekarang tantangannya sangat berbeda,” ujar Bima di hadapan para peserta rapat.
Ia menjelaskan, sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, hingga Trantibumlinmas wajib masuk dalam dokumen perencanaan dengan target kinerja yang terukur. Kemendagri berkomitmen untuk memantau dan mengevaluasi daerah yang masih mengalami kendala dalam pemenuhan SPM tersebut.
Bima menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan tidak akan optimal jika SPM belum terpenuhi. “Artinya, sebelum kita bicara program prioritas nasional, yang ininya (SPM) bagaimana dulu,” tegas Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Bima memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi yang dinilai sukses melakukan inovasi pembiayaan pembangunan. Melalui kepemimpinan yang gesit, daerah tersebut mampu menghimpun pendanaan di luar APBD dengan nilai yang setara dengan anggaran daerah.
Guna memastikan keberhasilan pembangunan ke depan, Bima meminta seluruh Pemda menjaga konsistensi dokumen perencanaan. daerah juga didorong untuk menyelaraskan program kerja dengan delapan klaster prioritas nasional serta memperkuat inovasi fiskal.
Agenda Rakorbangpus ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Selain itu, jajaran Bappeda dari berbagai wilayah di Indonesia turut hadir dalam pertemuan strategis tersebut.
