Bengkulu – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Malalo (DPP IKMAL) telah merumuskan arah kebijakan organisasi untuk periode 2026-2029. Keputusan strategis ini dicapai dalam Rapat Pleno yang dipimpin langsung Ketua Umum IKMAL, Dr. Yunus Husein, SH., LLM.
Agenda kerja yang disusun berfokus pada penguatan kelembagaan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hingga advokasi hukum. Program-program tersebut dirancang agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Malalo, baik di kampung halaman maupun perantauan.
Terdapat tujuh skala prioritas yang akan dijalankan, di antaranya pendataan perantau berbasis website dan pembenahan administrasi sekretariat. Selain itu, organisasi ini akan mendirikan Yayasan Malalo Tigo Jurai sebagai wadah kegiatan sosial dan ekonomi.
IKMAL juga akan membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan pendampingan bagi masyarakat. Sektor pendidikan dan sosial lainnya akan dioptimalkan melalui program beasiswa, pembangunan rumah belajar nagari, serta pelestarian seni dan adat lokal.
Tak kalah krusial, organisasi ini menetapkan komitmen pemulihan kawasan pasca bencana galodo. Fokus utamanya meliputi rehabilitasi lingkungan, pembangunan cekdam, hingga pemberdayaan sektor pertanian melalui program cetak sawah baru.
Ketua Umum IKMAL, Dr. Yunus Husein, menekankan bahwa seluruh agenda ini merupakan bentuk komitmen kolektif. Ia berharap sinergi antara pengurus pusat, cabang, serta seluruh perantau dapat mewujudkan dampak nyata di lapangan.
“Program kerja ini bukan hanya dokumen, tetapi komitmen bersama untuk menjadikan IKMAL sebagai motor penggerak pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya Malalo Tigo Jurai,” tegas Yunus.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran penting, mulai dari dua anggota DPRD Tanah Datar asal Malalo, Camat Batipuh Selatan, hingga jajaran Wali Nagari, KAN, dan BPRN Padang Laweh Malalo serta Guguak Malalo.
Kini, DPP IKMAL telah memiliki agenda terstruktur dengan target tahunan yang jelas. Organisasi ini menargetkan seluruh program tersebut dapat terealisasi sepenuhnya sebelum masa jabatan berakhir pada 2029 mendatang.
