Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah tancap gas membenahi sistem transportasi massal di 20 kota besar sepanjang 2025-2029. Langkah ini menjadi strategi utama pemerintah untuk menekan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini menyentuh angka Rp300 triliun per tahun.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa sektor transportasi darat menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan subsidi BBM. Selain membebani anggaran negara, tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
“Ketidakseimbangan ini memicu berbagai masalah, mulai dari durasi perjalanan yang semakin panjang, kerugian ekonomi akibat macet, hingga hambatan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan,” ujar Aan di Jakarta, Kamis (28/5).
Menurut Aan, saat ini masyarakat terpaksa mengalokasikan 30-40 persen pendapatannya hanya untuk biaya transportasi. Penguatan moda transportasi publik seperti Bus Rapid Transit (BRT) pun dinilai sebagai kunci efisiensi mobilitas agar beban ekonomi warga bisa ditekan sekaligus menjadi langkah preventif krisis energi.
Untuk menjamin kualitas layanan, pemerintah kini mengandalkan digitalisasi operasional. Berbagai instrumen pendukung, mulai dari aplikasi Mitra Darat, portal Teman Bus, hingga dasbor eksekutif, disiapkan untuk memantau standar pelayanan minimal secara real-time.
Salah satu daerah yang menjadi percontohan adalah Kota Batam. Pemkot Batam dinilai konsisten dalam memperkuat layanan Trans Batam melalui skema Buy The Service (BTS) dengan penambahan armada secara bertahap.
Tercatat, total armada Trans Batam akan mencapai 52 unit pada 2026 mendatang. Bus-bus ini nantinya melayani lima koridor strategis, termasuk rute menuju Bandara Hang Nadim dengan sistem pembayaran non-tunai yang terintegrasi.
