Jakarta – Pemerintah saat ini masih terus mematangkan regulasi terkait kebijakan bea keluar batu bara. Proses pembahasan tersebut tetap berjalan beriringan dengan rencana pemerintah mengoptimalkan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa aturan bea keluar nantinya akan diselaraskan dengan sistem royalti yang sudah ada. Menurutnya, penetapan kebijakan tersebut harus dilakukan secara cermat agar tetap sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya bea keluar batu bara untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini dianggap krusial demi menekan beban fiskal akibat tingginya restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor pertambangan.
Kendati demikian, pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan kebijakan royalti dan bea keluar yang sedianya dimulai pada Juni 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menangguhkan aturan tersebut untuk pembahasan lebih lanjut.
Keputusan penundaan tersebut diambil sebagai respons atas kondisi pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini. Meski jadwal penerapan tertunda, persiapan peran PT DSI tetap berjalan sesuai rencana.
Perusahaan ini akan menjalankan perannya dalam dua tahap strategis. Pada tahap pertama, mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan bertindak sebagai penilai sekaligus perantara transaksi ekspor untuk komoditas tertentu.
Memasuki tahap kedua pada Januari 2027, DSI ditargetkan mulai berfungsi sebagai pembeli komoditas dari eksportir domestik. Setelah itu, perusahaan akan mengambil tanggung jawab untuk memasarkan komoditas tersebut ke pasar internasional.
