Jakarta – Sejumlah asosiasi pengusaha menyampaikan enam catatan kritis terkait rencana pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan yang akan diterapkan penuh pada 1 Januari 2027 ini nantinya menyasar sektor sawit, batu bara, serta paduan besi.
Keseriusan tersebut datang dari gabungan asosiasi yang meliputi Apindo, IMA, APBI-ICMA, FINI, dan Gapki. Meski mendukung penuh visi pemerintah untuk mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan transparansi perdagangan, mereka menekankan perlunya stabilitas industri.
“Kami siap menjadi mitra konstruktif pemerintah. Namun, demi stabilitas industri, ada beberapa poin strategis yang perlu diperhatikan,” tulis perwakilan asosiasi dalam pernyataan resmi, Senin (1/6).
Poin pertama yang disoroti adalah permintaan agar implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap. Mengingat karakteristik serta rantai pasok batu bara, nikel, dan sawit yang sangat beragam, pengusaha berharap aktivitas ekspor tetap berjalan normal selama masa transisi.
Kedua, pengusaha menuntut kepastian hukum yang kuat mencakup kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, hingga asuransi. Pemerintah didesak segera merilis petunjuk teknis yang jelas guna mencegah munculnya spekulasi negatif di pasar global.
Selanjutnya, asosiasi menekankan tata kelola DSI harus transparan dan efisien agar tidak membebani operasional pelaku usaha. Mereka juga mendorong pemerintah menyediakan platform digital terintegrasi yang mampu menjamin kerahasiaan data serta mencegah praktik under-invoicing maupun transfer pricing.
Guna memastikan kelancaran teknis, asosiasi mengusulkan pembentukan forum koordinasi yang melibatkan pemerintah, DSI, dan pelaku usaha. Wadah ini diharapkan dapat menjadi ruang diskusi terkait penyelesaian sengketa serta mekanisme penetapan harga yang adil.
Terakhir, pengusaha menyoroti pentingnya sosialisasi masif kepada para pembeli dan importir di luar negeri. Pihak asosiasi menyatakan komitmennya untuk membantu pemerintah mengawal transisi ini agar tidak mengganggu arus ekspor nasional.
