Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Dewi Coryati, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan afirmatif bagi dosen di daerah yang ingin melanjutkan pendidikan doktoral (S3). Ia menilai sistem beasiswa yang murni berbasis kompetisi saat ini menciptakan hambatan besar bagi tenaga pendidik di luar kampus-kampus besar.
Permintaan tersebut disampaikan Dewi dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Menurut legislator asal daerah pemilihan Bengkulu ini, terdapat kesenjangan akses yang nyata antara dosen di pusat pendidikan utama dengan mereka yang bertugas di wilayah dengan sumber daya akademik terbatas.
Dewi menjelaskan, dosen di daerah kerap kesulitan bersaing dengan rekan mereka dari universitas ternama yang memiliki jejaring riset lebih luas. Hal ini menyebabkan peluang mereka untuk mengakses beasiswa seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) menjadi sangat terbatas.
“Memang ada beasiswa BPI, tapi karena persaingannya bebas itu agak sulit. Bertarungnya itu agak sulit. Nah, apakah kemudian sudah terpikirkan untuk membantu dosen-dosen yang dari daerah-daerah kalau dibilang termarjinalkan,” ujar Dewi.
Ia mencontohkan kondisi di Bengkulu yang meski bukan wilayah 3T, namun tetap menghadapi tantangan dalam pemerataan mutu pendidikan tinggi akibat keterbatasan akses. Dewi menegaskan, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus agar dosen di pelosok tidak tertinggal dalam meningkatkan kualifikasi akademik mereka.
Politisi Fraksi PAN ini menekankan bahwa kebijakan afirmatif merupakan kunci utama untuk mewujudkan keadilan pendidikan yang merata di seluruh penjuru Tanah Air. Ia berharap langkah ini dapat memastikan kualitas pendidikan tinggi nasional tidak hanya berpusat pada institusi tertentu saja.
“Itu kan termarjinalkan. Apakah ada affirmative action untuk itu, sehingga nanti pendidikan perguruan tinggi ini akan merata di seluruh Indonesia. Ini adalah bantuan kita untuk meningkatkan pendidikan yang merata,” tutupnya.
