PerbankanTelekomunikasi

Komisi I DPR RI Mendesak Perataan Infrastruktur Digital Banten

117
×

Komisi I DPR RI Mendesak Perataan Infrastruktur Digital Banten

Sebarkan artikel ini
A low-angle shot of a tall metal communications tower with multiple antennas against a clear blue sky.
Photo by <a href="https://www.pexels.com/@edouard-matte-50967295?utm_source=instant-images&utm_medium=referral">Edouard Matte</a> on <a href="https://pexels.com">Pexels</a>

Tangerang – Komisi I DPR RI menyoroti masih adanya kesenjangan akses internet yang mencolok di Provinsi Banten. Masalah utama yang menjadi perhatian adalah banyaknya titik blank spot, terutama di wilayah Banten Selatan, yang menghambat konektivitas warga.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyebut fasilitas digital di wilayah tersebut masih sangat minim. Kondisi ini dinilai menciptakan disparitas akses yang lebar antar daerah di Banten.

“Masih ada kendala blank spot dan kekurangan fasilitas yang harus disediakan. Kesenjangan ini harus segera dibenahi agar akses digital merata di semua kabupaten dan kota,” ujar Hasanuddin di Tangerang Selatan, Selasa (2/6/2026).

Menurut legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, keterbatasan akses internet berdampak buruk pada sektor krusial. Pendidikan serta pengembangan UMKM menjadi yang paling terdampak, sehingga masyarakat kesulitan mengakses peluang ekonomi dan layanan publik berbasis digital.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I turut meminta penjelasan mendalam dari BAKTI Komdigi terkait strategi pengembangan infrastruktur digital nasional. Mereka mendesak agar kendala di lapangan segera diatasi demi mendukung agenda transformasi digital.

Hasil diskusi tersebut melahirkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan konektivitas. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah nyata agar masyarakat tidak lagi terhambat minimnya kapabilitas penyelenggara.

“Tadi disimpulkan akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ini. Tujuannya agar masyarakat tidak terhambat akibat kurangnya kapabilitas dari penyelenggara,” pungkasnya.