Perbankan

Kemenpan RB Merancang Layanan Publik Berbasis Siklus Hidup Masyarakat

143
×

Kemenpan RB Merancang Layanan Publik Berbasis Siklus Hidup Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini tengah melakukan perombakan besar-besaran pada skema pelayanan publik. Pemerintah fokus menyesuaikan layanan agar selaras dengan siklus kehidupan masyarakat atau life journey.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa transformasi ini berpijak pada pendekatan human-centric. Dengan mengintegrasikan sistem digital dan multikanal, akses publik terhadap berbagai kebutuhan dasar diupayakan menjadi jauh lebih mudah.

Dalam Rapat Life Journey Pelayanan Publik di Jakarta, Selasa (2/6/2026), Rini menekankan pentingnya standar layanan yang spesifik. Menurutnya, pemerintah harus mampu melihat kebutuhan dari sudut pandang pengalaman pengguna atau user experience.

“Semakin pemerintah dekat dengan masyarakat, maka semakin baik,” ujar Rini.

Lebih lanjut, Rini mengungkapkan bahwa pelayanan masa depan harus lebih inklusif serta peka terhadap keberagaman. Ia menuntut adanya rasa aman, kemudahan informasi, keramahan komunikasi, hingga empati aparatur bagi kelompok rentan, bukan sekadar menyediakan akses fisik.

Untuk mewujudkan birokrasi yang lebih cepat, akurat, dan tanpa beban, diperlukan kolaborasi solid serta pemantauan lapangan yang berkelanjutan. Integrasi layanan berbasis life event menjadi kunci utama dalam efisiensi sistem ini.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menilai tuntutan publik kian dinamis di tengah perubahan global. Masyarakat kini menginginkan layanan yang lebih inovatif, proaktif, terpersonalisasi, serta berbasis data.

“Pelayanan publik harus lebih humanis, dirancang mengikuti siklus hidup masyarakat, serta tersedia secara omni-channel,” tutur Purwadi.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menambahkan bahwa pemetaan life event saat ini mengadopsi praktik terbaik global yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi kesulitan menemukan layanan yang tepat sesuai dengan tahapan hidupnya.

“Penggabungan siklus hidup dan peristiwa kehidupan menjadi dasar untuk merancang ekosistem layanan publik yang lebih kontekstual, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkas Otok.