Jakarta – Pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp50 triliun per tahun melalui perombakan tata kelola serta efisiensi di lingkungan BUMN.
Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan rencana strategis tersebut saat berbicara di forum Sarasehan Kebangsaan Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Jumat (27/6/2026).
Langkah efisiensi ini dilakukan dengan memangkas transaksi berlapis yang tidak perlu di antara perusahaan induk dengan anak usahanya.
Dony merinci bahwa setelah memperhitungkan beban biaya tenaga kerja sebesar Rp2 hingga Rp3 triliun, negara tetap mencatatkan penghematan bersih sekitar Rp47 triliun.
Ia menjamin proses restrukturisasi ini tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di tubuh perusahaan pelat merah.
“Instruksi Presiden sangat jelas mengenai larangan melakukan PHK dalam setiap langkah restrukturisasi yang dilakukan,” tegas Dony.
Transformasi tata kelola yang lebih solid ini menjadi kunci pemerintah dalam memperkuat empat pilar utama, yakni ketahanan pangan, energi, pengembangan sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi nasional.
Selain melakukan perampingan, pemerintah mewajibkan setiap investasi BUMN harus menyasar sektor produktif guna mendongkrak konsumsi domestik.
Presiden juga telah memberikan instruksi khusus agar seluruh data capaian proyek dan investasi BUMN dibuka secara transparan kepada publik.
Ke depan, BUMN akan diposisikan sebagai motor ekonomi yang kompetitif melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, dan kalangan industri.
