Jakarta – Dewan Pengawas DPP Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) memberikan dukungan penuh terhadap langkah anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal, yang melaporkan dugaan praktik monopoli pabrik kelapa sawit ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Dr. H. Alirman Sori, S.H., M.Hum., M.M., menilai inisiatif tersebut sebagai upaya konkret dalam membela kepentingan petani swadaya.
Selama bertahun-tahun, petani kelapa sawit di wilayah tersebut memang kerap tertekan akibat harga beli yang rendah serta potongan timbangan yang tidak wajar.
Alirman Sori menekankan bahwa menempuh jalur konstitusional melalui KPPU merupakan langkah yang sangat tepat.
“Kita hormati proses hukum di KPPU agar semua dugaan diuji secara objektif berdasarkan fakta di lapangan,” ungkap Alirman Sori.
Ia menegaskan, sanksi tegas harus diberikan kepada pihak pabrik jika ditemukan bukti praktik kartel atau persaingan usaha tidak sehat.
Menurutnya, polemik tata niaga sawit di Pesisir Selatan bukan sekadar masalah harga, melainkan menyangkut keadilan ekonomi serta kelangsungan hidup para petani.
PKPS pun mendesak adanya transparansi total dalam penetapan harga, mekanisme sortasi, hingga perhitungan rendemen agar petani tidak terus dirugikan.
Organisasi ini berkomitmen untuk terus mengawal hak-hak petani guna menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkeadilan di Pesisir Selatan.
“Sudah saatnya petani mendapatkan perlakuan adil melalui keterbukaan harga dan standar timbangan yang objektif sebagai hak dasar mereka,” tutup Alirman Sori.
