Bandung – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat (Jabar), Husin, mengungkapkan bahwa saham di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati akan dilepas ke publik. Saham tersebut dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Jadi pada area BIJB bukan hanya sekadar pemprov yang dimaksud punya saham dalam tempat situ, ada Angkasa Pura juga, serta ada gabungan Bank Jateng juga, nah yang digunakan mau dilepas diminta partisipasi rakyat saham Pemprov saja,” kata Husin saat dihubungi di area Bandung, Selasa.
Menurut Husin, saham tersebut akan ditawarkan termasuk kepada penanam modal asing, meskipun Pemprov Jabar akan tetap dominan di dalamnya.
“Jadi tak semuanya saham pemprov yang dimaksud akan ditawarkan, misalnya saham pemprov dalam sana itu 39 persen tak semuanya, tapi sebagiannya lalu juga pemprov tetap dominan di dalam tempat dalamnya. Artinya saham itu masih milik pemprov, kemudian perlu dicatat Kertajati tak dijual,” ujarnya pula.
Terkait dengan pelepasan saham ke pihak asing, seperti Arab Saudi, Singapura, dan India, Husin mengatakan bahwa Komisi III DPRD Jabar mendengar hal itu dari BIJB Kertajati, yang memaparkan rencana kerja mereka termasuk penjualan saham portabel.
“Jadi yang dijual saham portabel pemprov, artinya belum dieksekusi oleh pemprov (disuntik modal). Terkait penanam modal asing itu belum ada yang pasti oleh sebab itu semua juga sedang melihat perkembangan sejauh mana Kertajati sanggup jadi maksimal dalam pengoperasionalannya,” ujar dia lagi.
Alasan pelepasan saham ini, menurut Husin, adalah karena keadaan keuangan provinsi saat ini belum memungkinkan untuk menjalankan kewajibannya menyuntikkan dana modal sehingga harus ditawarkan ke publik.
Terkait dengan pelepasan saham ini, Husin mengatakan bahwa Komisi III pasti akan mengawasi secara ketat proses hingga transparansi dalam pengumuman lelangnya.
“Kemudian juga nanti pemprov harus transparan terhadap siapa cuma pemenang juga juga berapa nilai dealnya dengan pihak pemodal yang digunakan mana mengambil saham itu harus terbuka ke publik, akibat ini adalah demi nama baik Jabar juga,” katanya pula.
Berdasarkan data dari BIJB Kertajati, Pemprov Jabar memiliki saham sebanyak 82,29 persen, Angkasa Pura II memiliki 15,41 persen, Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat memiliki 1,62 persen, dan PT Jasa Sarana memiliki 0,68 persen.
