Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2026 bukanlah sesuatu yang mustahil. Optimisme ini muncul meski pemerintah menargetkan angka 5,4% dalam RAPBN 2026.
Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menyebutkan, dunia usaha sendiri secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan di kisaran 5-5,4%.
“Paling tidak ada 6 prasyarat strategis yang harus mendapat prioritas perhatian utama dan harus segera dipenuhi,” kata Ajib dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).
Prasyarat pertama, menurut Ajib, adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, mengingat pengangguran dan sektor informal masih menjadi isu krusial.
Investasi, lanjutnya, perlu diarahkan ke sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja formal secara signifikan. Pemerintah juga perlu menghindari pola investasi *turnkey* atau siap pakai, terutama untuk posisi level bawah, dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara jelas dan konsisten.
Kedua, bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Ajib menilai, tahun 2025 merupakan masa transisi model kepemimpinan dan *fatsoen* fiskal.
Meskipun gaya kebijakan fiskal oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai cocok, tantangannya adalah sempitnya ruang fiskal, *shortfall* penerimaan pajak, dan inefisiensi BUMN. Oleh karena itu, pemerintah harus mengedepankan prinsip *collect more, spending better*.
“Kebijakan moneter juga harus berhati-hati menjaga inflasi tetap di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” imbuhnya.
Ketiga, efisiensi biaya usaha universal harus menjadi agenda struktural utama. Ini memerlukan komitmen pemerintah, termasuk pemangkasan *cost of compliance*, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja.
Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Dunia usaha, industri, dan pendidikan perlu terhubung dan berkolaborasi. Ajib menekankan pentingnya reformasi vokasi, pembaruan dan penambahan kemampuan, serta penguatan literasi digital.
“Tuntutan kenaikan upah yang selalu menjadi isu rutin karyawan, harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing,” tegasnya.
Kelima, pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok. Mereka perlu dilibatkan secara terstruktur dan mutualistik dengan BUMN dan swasta, didukung insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar.
Keenam, prasyarat ini menjadi fondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026. “Dengan catatan yang ada, pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah dimungkinkan, tapi pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5,4 persen lebih dapat dicapai,” pungkas Ajib.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme serupa. Ia meyakini target pertumbuhan ekonomi 6% tidak terlalu sulit dicapai, meski sempat terjadi perlambatan ekonomi pada sembilan bulan pertama tahun 2025.
Menurutnya, perkembangan kebijakan fiskal dan moneter yang lalu sudah cukup menjadi bekal untuk tahun anggaran 2026. Ia mengklaim sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter berhasil memulihkan perekonomian.
