Jakarta – Pemerintah berencana memanfaatkan aset rampasan BLBI untuk mendukung program perumahan rakyat di perkotaan. Rumah susun bersubsidi menjadi fokus utama dalam rencana ini.
Menteri Perumahan dan kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan, pemanfaatan aset rampasan korupsi dari kementerian Keuangan akan diprioritaskan untuk perumahan rakyat.
“Supaya bisa memanfaatkan aset-aset bekas korupsi yang ada di Kementerian Keuangan agar bisa dimanfaatkan untuk perumahan rakyat,” ujar Maruarar di kantornya, Rabu (24/9/2025).
Koordinasi intensif akan dilakukan dengan Bank Tanah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Maruarar berharap langkah nyata segera terwujud dalam waktu dekat.
skema rumah subsidi baru untuk wilayah perkotaan akan segera diumumkan.”Membuat skema baru untuk rumah rusun yang ada di perkotaan, tapi dengan subsidi,” jelasnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu,Rionald Silaban,menambahkan,pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut dengan bank Tanah dan Kejaksaan Agung terkait aset rampasan negara.
“Kita akan kerjakan dengan Bank Tanah, baru kemudian dijadikan program oleh Pak Menteri PKP,” kata Rionald.
