JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah untuk memanfaatkan krisis energi global sebagai momentum krusial untuk mempercepat transformasi sistem transportasi nasional. Fokus utama transformasi ini adalah beralih dari ketergantungan kendaraan pribadi menuju sistem angkutan umum yang lebih efisien.
Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, menegaskan bahwa kebijakan pengendalian mobilitas yang saat ini diterapkan hanya bersifat jangka pendek. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan reorientasi subsidi energi yang selama ini lebih banyak dinikmati pemilik kendaraan pribadi, untuk dialihkan menjadi subsidi bagi pengembangan transportasi publik.
“Kami mendorong percepatan peralihan menuju sistem transportasi berbasis angkutan umum, penguatan layanan di wilayah perkotaan hingga perdesaan, serta integrasi sistem logistik nasional,” ujar Haris dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia telah menekan ketahanan energi Indonesia. Sektor transportasi menjadi titik paling rentan karena menyerap sekitar 50 persen dari total konsumsi BBM nasional, sementara mayoritas pengguna masih mengandalkan kendaraan pribadi.
Haris memperingatkan bahwa langkah pemerintah seperti pembatasan konsumsi BBM atau kebijakan kerja dari rumah (WFH) belum menyentuh akar permasalahan struktural. Ia menilai kebijakan tersebut berisiko menurunkan produktivitas dan justru memicu inefektivitas jika tidak dibarengi dengan penyediaan transportasi publik yang memadai.
MTI menyarankan pemerintah melakukan evaluasi mendalam melalui pendekatan *before–after analysis*. Analisis ini mencakup pemantauan perubahan volume perjalanan harian dan pola konsumsi BBM untuk mengukur efektivitas kebijakan di lapangan.
Saat ini, MTI mencatat lima masalah mendasar dalam transportasi nasional, yakni: ketergantungan tinggi pada kendaraan pribadi, minimnya layanan angkutan umum yang terintegrasi di luar kota besar, kebijakan pembatasan mobilitas tanpa alternatif, belum optimalnya integrasi logistik, serta ketimpangan alokasi subsidi energi.
Mengacu pada praktik internasional, Haris menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan kombinatif untuk meredam dampak inflasi dan penurunan daya beli. Langkah yang bisa diambil meliputi penerapan tarif nol atau subsidi langsung untuk angkutan umum, integrasi transportasi dengan stimulus ekonomi, serta akselerasi elektrifikasi armada transportasi publik.
“Akar masalah kita terletak pada belum terbangunnya sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi secara nasional. Ini harus segera dibenahi agar kita lebih tangguh menghadapi krisis energi,” pungkasnya.
