Bogor – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta baru saja membedah tren radikalisme dalam forum Kajian Senin Kamis (KSK). Diskusi ini menjadi panggung untuk memaparkan hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2025 sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.
Data survei menunjukkan Indeks Potensi Radikalisme di ibu kota berada di level 12,8. Meskipun angka tersebut telah turun dua poin dari tahun sebelumnya, capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 10,4.
Direktur Pencegahan BNPT RI, Brigjen TNI Dr. Sigit Karyadi, menyoroti tantangan radikalisme yang kini semakin kompleks di ruang digital. Ia mengungkapkan bahwa platform daring telah bertransformasi menjadi arena strategis untuk memengaruhi pola pikir masyarakat, bahkan mulai menyasar kelompok anak-anak.
Di sisi lain, Peneliti FKPT DKI Jakarta, Dr. Mulawarman Hannase, memberikan catatan bahwa tingginya dimensi sikap tidak serta-merta mendorong seseorang melakukan aksi kekerasan. Menurutnya, moderasi beragama, regulasi yang efektif, dan penguatan kearifan lokal berhasil menekan dimensi tindakan hingga mencapai level sangat rendah.
“Banyak orang yang memiliki pemahaman radikal ekstrem, tetapi belum tentu melakukan aksi kekerasan. Tugas kita bersama adalah terus menurunkan dimensi sikap yang masih relatif tinggi,” ujar Mulawarman.
Pandangan senada disampaikan Narasumber Nasional Survei IPR, Lilik Purwandi, yang menekankan karakteristik masyarakat urban Jakarta dengan aktivitas digital yang sangat tinggi. Ia mengingatkan bahwa kelompok rentan kini telah meluas hingga mencakup perempuan serta generasi muda yang sering terpapar konten keagamaan di internet.
Guna membentengi masyarakat, Lilik menyarankan penguatan literasi digital, pola asuh keluarga, dan penanaman wawasan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat adalah kunci utama dalam membangun ketahanan terhadap ekstremisme.
Kedepannya, BNPT dan FKPT DKI Jakarta berharap temuan survei ini menjadi acuan konkret dalam menyusun program pencegahan yang lebih tepat sasaran. Fokus utama akan diarahkan pada perlindungan generasi muda dari paparan paham radikal di dunia siber.
