SUMBARBISNIS – Anggota DPRD Sumatera Barat, Albert Hendra Lukman, mengajak pemerintah daerah di Sumbar untuk mendorong investasi guna mengantisipasi dampak deflasi jangka panjang. Menurutnya, Sumbar harus berani membuka peluang investasi lebih luas.
“Solusi jangka panjang bagi Sumbar adalah membuka kran investasi,” ujar Albert pada Kamis (10/10/2024). Pernyataan ini menyikapi deflasi yang terjadi untuk kelima kalinya sepanjang Januari hingga September 2024.
Namun, Albert menyoroti hambatan klasik yang kerap dihadapi investor, yaitu konflik tanah ulayat. Ia menekankan pentingnya masyarakat dan pihak terkait untuk mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari investasi, termasuk pembangunan infrastruktur yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi.
Albert juga menyarankan pemerintah provinsi menyiapkan insentif jangka pendek bagi petani dan pedagang yang terdampak langsung oleh deflasi beberapa bulan terakhir. “Kita harus memastikan apakah anggaran Sumbar mencukupi, karena selama ini kita sangat bergantung pada dana pusat,” ungkapnya.
Terkait hal ini, Albert juga mengingatkan bahwa APBD Perubahan (APBD-P) 2023 mengalami defisit Rp350 miliar. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov Sumbar membuat terobosan baru untuk memaksimalkan potensi daerah.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Sugeng Arianto, menyampaikan bahwa pada September 2024, Sumbar mengalami deflasi sebesar 0,44 persen. Berdasarkan survei BPS, deflasi dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas makanan.
Secara tahunan (year on year), Sumbar masih mencatat inflasi sebesar 1,52 persen. Kabupaten Dharmasraya mengalami inflasi tertinggi, mencapai 2,85 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 107,00 persen. Sementara, Kota Padang mencatat inflasi terendah sebesar 1,28 persen dengan IHK 106,02 persen.
Baca Sumbar Bisnis lebih update via Google News, Klik Disini.
