Padang – Dalam Forum Group Discussion (FGD) evaluasi pilkada serentak Sumatera Barat yang digelar KPU Sumbar pada Jumat (21/2/2025), pakar ilmu Tata Negara Khairul Fahmi mengimbau KPU untuk mengkonfirmasi persyaratan calon saat pendaftaran.
“Konfirmasi ini penting untuk memastikan prosedur tahapan pendaftaran calon,” ujar Fahmi.
Menurutnya, konfirmasi menunjukkan bahwa KPU telah memverifikasi dokumen persyaratan calon.
“Apabila berkas itu palsu atau tidak, bukan kewenangan KPU yang menyatakannya,” jelas Fahmi.
Sebagai contoh, soal keaslian ijazah calon, KPU hanya melakukan konfirmasi sebagai bagian verifikasi berkas.
“Jika ijazah diduga palsu, pihak yang berwenang menyatakan keasliannya adalah Dinas Pendidikan atau pihak sekolah,” tutur Fahmi.
Hal serupa berlaku untuk surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. KPU harus mengkonfirmasi ke Pengadilan Negeri.
“Sah atau tidaknya dokumen dari Pengadilan Negeri bukan hak KPU,” tegas Fahmi.
Fahmi menekankan pentingnya pembagian tugas profesional antar lembaga.
“KPU perlu berhati-hati karena dalam PerKPU tentang pencalonan, penelitian dokumen dukungan tidak wajib dilakukan kecuali KPU ragu,” pungkasnya.
