Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berupaya genjot pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Langkah ini diambil sebagai respons atas penyesuaian Transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat tahun depan.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyebut penyesuaian TKD akan memangkas total pengeluaran Pemda Sumut sekitar Rp9 triliun.
Sumut sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,8% hingga 7,2%.
“Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan,” kata Bobby usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, KUR dan KPP menjadi solusi untuk menutup celah akibat penyesuaian TKD.
Pemda Sumut akan terus memantau pemanfaatan KUR agar target penyaluran tercapai maksimal.
Bobby mengungkapkan, realisasi KUR di Sumut saat ini berada di posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun.
Ia menilai Sumut memiliki potensi yang lebih besar mengingat jumlah penduduk dan pelaku UMKM yang besar.
“Kita belum maksimalkan ini.Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya,” tegas Bobby.
Dalam kegiatan akad massal tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang memanfaatkan KUR dan KPP.Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat setiap tahunnya.
Pemanfaatan KUR kini diperluas, tidak hanya untuk usaha kecil, mikro, dan super mikro, tetapi juga untuk Tenaga Migran Indonesia (TMI).
Sementara KPP diperuntukkan bagi kontraktor,pengembang (developer),dan penyedia bahan bangunan.
“Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR,” jelas Bobby.
“Begitu juga kontraktor lokal,bisa menggunakan KPP untuk menyukseskan program tiga juta rumah Presiden Prabowo,” pungkasnya.
