Padang – Komisi Informasi (KI) sumatera Barat mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk lebih transparan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Keterbukaan informasi dinilai krusial mengingat besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk program prioritas nasional tersebut.
Wakil Ketua KI Sumatera Barat, Mona Sisca, menegaskan bahwa akses informasi mengenai progres pelaksanaan MBG yang dikelola melalui Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) harus dibuka seluas-luasnya kepada publik.
“Kami mendorong BGN proaktif memberikan akses informasi, mulai dari edukasi kandungan gizi seimbang, rincian harga setiap menu, hingga proses pengelolaan MBG di masing-masing SPPG,” ujar mona dalam dialog di Padang, sabtu (11/4/2026).
Menurut Mona, penerapan prinsip keterbukaan informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 menjadi benteng utama agar program MBG berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan indikator utama kesuksesan program pemerintah.
“Salah satu indikator kesuksesan program seperti MBG adalah meningkatnya kepercayaan publik serta partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan gizi seimbang nasional,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, BGN telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kebijakan ini bertujuan mengakomodasi permohonan informasi publik sesuai dengan standar layanan yang berlaku.
Mona juga mengimbau badan publik untuk terus melakukan edukasi dan advokasi dengan menggandeng media. Peran media dinilai vital sebagai corong informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
