jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kapal penangkap ikan yang ditolak sebagian nelayan di Kabupaten Merauke, Papua, bukan trawl atau pukat harimau, melainkan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB).
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, mengatakan operasional kapal jenis itu tidak mengganggu tangkapan nelayan tradisional dan dibatasi secara ketat.
Menurut Latif, pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan melalui seleksi ketat. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi dan penggunaannya dibatasi pada zona serta titik koordinat tertentu sesuai kebijakan yang berlaku.
“Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat.hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil,” ujarnya dalam siaran resmi, Minggu (26/4).
Latif menegaskan tata kelola perikanan tangkap nasional terus diperkuat untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan, pertumbuhan investasi dan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan dan pemerataan, termasuk dalam pengaturan alat penangkapan ikan.
Pengaturan itu mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di zona Penangkapan Ikan Terukur dan wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
“dalam regulasi tersebut telah diatur secara jelas alat tangkap yang diperbolehkan dan yang dilarang. Salah satu alat tangkap yang dilarang adalah pukat harimau atau trawl karena berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan,” jelas Latif.
“Sedangkan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dalam aturan tersebut merupakan alat tangkap yang diperbolehkan,dengan spesifikasi yang berbeda dan telah diatur secara ketat agar tidak merusak sumber daya maupun mengganggu alat tangkap lainnya,” tambahnya.
Untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai ketentuan, KKP juga menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 tentang Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Jaring Hela Udang berkantong (JHUB) di Zona 03 WPPNRI 718.
Surat edaran itu menegaskan kegiatan penangkapan ikan menggunakan JHUB hanya dapat dilakukan pada area yang telah ditentukan secara spesifik berdasarkan titik koordinat, menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan, serta wajib memperhatikan keberadaan kapal nelayan lain di sekitarnya.
KKP juga mewajibkan seluruh pelaku usaha yang menggunakan JHUB untuk memakai alat tangkap sesuai spesifikasi yang diatur dalam regulasi, menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama operasi penangkapan, serta menghindari potensi konflik dengan nelayan lain di wilayah penangkapan.
“Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas latif.
KKP memastikan pengawasan di lapangan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan aparat penegak hukum lainnya guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 20 April 2026.
Mereka menolak operasional kapal yang diduga berjenis trawl. Nelayan khawatir operasional kapal itu mengganggu tangkapan nelayan lokal dengan alat yang lebih sederhana.
Terkait informasi yang berkembang di lapangan, KKP mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
KKP juga menegaskan kapal penangkap ikan dengan alat tangkap JHUB milik PT Tri Kusuma Graha (TKG) yang berpangkalan di PPN Merauke hingga saat ini belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), sehingga belum dapat dioperasikan.
“Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan,” tandas Latif.
KKP melalui kepala pelabuhan Merauke dan kadis perikanan Kabupaten Merauke juga membuka ruang dialog dengan masyarakat nelayan lokal di Merauke untuk memastikan seluruh kebijakan dapat dipahami secara utuh dan menghindari kesalahpahaman di lapangan.
