SORONG – Anggota Komisi VI DPR RI, Hj.nevi Zuairina, menyoroti lambatnya pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia, khususnya di Kota Sorong, Papua Barat daya. Hal tersebut menjadi perhatian utama dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI.
Dalam forum yang dihadiri mitra BUMN dan kementerian terkait, Nevi menekankan perlunya tindakan nyata dan terukur untuk mendorong pemerataan akses ekonomi kerakyatan, ketersediaan energi listrik, serta infrastruktur telekomunikasi.
“Papua Barat Daya adalah bagian tak terpisahkan dari Republik ini. Namun hingga hari ini, kita masih melihat biaya logistik yang sangat tinggi, harga BBM yang belum sepenuhnya merata meskipun ada program satu harga, dan hasil pertanian serta perikanan yang sulit dijual karena tidak tersedianya fasilitas penyimpanan dan distribusi,” tegas politisi PKS tersebut.
Nevi menyayangkan rendahnya rasio elektrifikasi di kampung-kampung sekitar Sorong yang masih di bawah 80%, padahal pemerintah telah mengalokasikan dana penyertaan modal negara (PMN) hingga Rp10 triliun untuk perluasan jaringan listrik. ia mendorong PLN untuk mempercepat pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan seperti PLTS dan PLTA, termasuk memanfaatkan lahan bekas tambang untuk pembangkit berbasis waduk buatan.
Legislator asal Sumbar II ini juga menyoroti kasus pemutusan jaringan tower di Sorong Selatan serta maraknya pencurian kabel tembaga yang mengakibatkan hilangnya konektivitas di puluhan kampung. “Kejahatan ini bukan hanya mengganggu komunikasi, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial. Telkom dan Telkomsel perlu meningkatkan patroli dan pengamanan serta mempercepat pemulihan jaringan saat terjadi gangguan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Nevi menegaskan pentingnya sinergi lintas BUMN untuk menghadirkan program yang tidak berhenti pada simbolisme. “Kami di Fraksi PKS ingin melihat perubahan nyata, di mana masyarakat Papua Barat Daya bisa merasakan kehadiran negara dalam wujud layanan dasar yang adil dan merata,” pungkas Nevi Zuairina.
