Jakarta – Pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif. Di sektor komunikasi publik dan teknologi informasi, perhatian utama tertuju pada penunjukan Marulina Dewi Mutiara sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik DKI Jakarta.
Penunjukan itu dilakukan di tengah kebutuhan akan komunikasi publik yang lebih responsif dan berbasis data. Gubernur DKI Jakarta, Pramono anung, mengatakan pengisian jabatan dilakukan melalui pendekatan manajemen talenta.
“kami menggunakan manajemen talenta, dan mudah-mudahan ini merupakan pilihan terbaik untuk Jakarta,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses penetapan nama dilakukan melalui koordinasi bersama jajaran pimpinan daerah. “Kami bertiga; gubernur, wakil gubernur, dan sekda, berkomunikasi untuk menentukan nama-nama terbaik,” katanya.
Pramono menyebut pelantikan dilakukan secara bertahap untuk menjaga kesinambungan pemerintahan. “Terdapat 11 pejabat yang dilantik, dengan waktu efektif yang berbeda agar transisi berjalan baik,” ungkapnya.
Dalam struktur pemerintahan modern, Diskominfotik memegang peran penting dalam mengelola komunikasi publik dan data. Peran itu kian krusial seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, dan relevan.
Marulina menilai masa transisi sebelum efektif menjabat menjadi waktu penting untuk konsolidasi internal. “Kami memiliki waktu untuk mempersiapkan secara lebih matang,mulai dari koordinasi lintas OPD hingga penyelarasan kebijakan,” ujarnya,dikutip dari keterangan resmi,Jumat 17 April 2026.
Ia menegaskan kesiapan itu penting agar program dapat berjalan optimal sejak awal. “Dengan begitu, saat mulai efektif nanti, kami dapat langsung bergerak cepat,” katanya.
Ke depan, pemanfaatan data dan statistik akan menjadi fokus utama dalam mendukung kebijakan. “Pemanfaatan data dan statistik harus menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur,” ungkapnya.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan kebijakan berbasis bukti di lingkungan pemerintahan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, integrasi layanan digital menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem yang terhubung dinilai mampu mendorong efisiensi sekaligus mempercepat proses pelayanan.
Marulina juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.Sinergi antara pemerintah, media, komunitas, dan sektor swasta dinilai penting dalam membangun ekosistem digital yang kuat.
