BOGOR – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsuddin memotivasi peserta Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Puskom Bela Negara Kemhan RI,Rumpin,Sabtu (31/1/2026).
Sjafrie menegaskan kehadirannya bukan untuk menyampaikan makalah, melainkan untuk memotivasi tentang pentingnya kedaulatan dalam membela negara.
“Kita berada di tengah ketidakpastian globalisasi dan perang opini di media sosial, tapi saya yakin kedaulatan negara pasti terjaga, karena ada di barisan ini PWI,” ujarnya.
Menurut Sjafrie, PWI memiliki sejarah penting dalam tegaknya kemerdekaan Indonesia. Ia mencontohkan peran Rosihan Anwar bersama Jenderal Besar Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan.”Sejak dulu, kini, dan ke depan, PWI tetap di barisan pejuang menghantam perang opini di era digitalisasi yang membahayakan nasionalisme bangsa, menggerus kedaulatan ekonomi negara,” kata Sjafrie, disambut tepuk tangan 160 peserta retret.
Kehadiran PWI, lanjut Sjafrie, menjadi angin segar bagi Kementerian Pertahanan sebagai instrumen negara untuk menjaga keutuhan bangsa.
“Untuk itu, PWI harus berani dan punya komitmen untuk menjaga dan mengamalkan kedaulatan negara dalam menghadapi perang opini di era digitalisasi ini,” tegasnya.Sjafrie juga menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan pers dalam menjaga keutuhan seluruh elemen kedaulatan.
“Jangan anggap enteng opini di era digitalisasi,tanpa kuat dengan sejarah bangsa sulit menghempang opini yang akan menggerus kedaulatan negara,” imbuhnya.
Menhan juga menyoroti kondisi Indonesia di era digitalisasi yang dinilai rapuh dalam hal kedaulatan ekonomi.
“Tak ada negara lain yang menolong, hanya kita sendiri yang bisa menolong negara kita sendiri. Negara sulit, paling sulit itu rakyat, keberpihakan harus ditunjukkan moral dan tindakan,” tegasnya.
Sjafrie mengajak insan pers untuk menyatukan pikiran dan hati, serta terus memainkan peran penting dalam bernegara dan berbangsa.
“Siapapun harus dihadapi dengan pertahanan yang kuat,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pemerintah saat ini bertekad untuk menertibkan sistem dan mengevaluasi berbagai subsistem yang melenceng, serta menindak tegas aktivitas ilegal terkait kekayaan alam negara.
