SURABAYA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya progres pembangunan proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur. Ia menyoroti lemahnya kinerja tim teknis serta adanya indikasi ketidaktegasan jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) dalam mengawasi kontraktor.
Dody menjelaskan, progres pembangunan sekolah di Nganjuk baru mencapai sekitar 15 persen. Hal tersebut memicu kemarahannya saat peninjauan lapangan karena tim di lapangan dinilai lebih banyak memberikan alasan daripada mencari solusi untuk mengejar ketertinggalan.
“Nganjuk ini sangat tertinggal. Saya tidak suka saat saya datang, tim saya malah memberikan alasan (excuse). Seharusnya mereka memberikan saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar,” ujar Dody saat meninjau proyek serupa di Kedung Cowek, Surabaya, Ahad (12/4/2026).
Selain masalah progres, Dody mencium adanya perilaku tidak tegas dari jajaran DJPS terhadap pihak penyedia jasa. Ia mengaku mendengar rumor mengenai kedekatan yang tidak profesional antara tim teknis dengan kontraktor, meski ia belum memiliki bukti konkret.
“Saya bingung, kenapa tim saya seolah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luar, tapi saya tidak bisa membuktikannya. Namun, faktanya di lapangan seperti yang terjadi di Nganjuk,” tegasnya.
Dody menegaskan, Program Sekolah Rakyat adalah prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, ia meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja lebih serius dan profesional.
Salah satu penyebab kekesalan Dody adalah ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diinginkan Presiden dengan kontrak proyek. Presiden menargetkan fasilitas tersebut dapat digunakan pada awal Juli 2026, namun kontrak proyek justru berakhir pada 23 Juli 2026.
“Kontrak Sekolah Rakyat berakhir 23 Juli. Ini seperti melawan perintah Presiden. Perintah Presiden, Juli adik-adik kita sudah masuk ke sekolah baru. Saya bingung dengan kontrak ini,” tuturnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Dody memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pengawasan proyek berjalan optimal dan sejalan dengan instruksi pemerintah pusat.
Di sisi lain, Dody memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya. Ia menilai pengerjaan proyek di wilayah tersebut berjalan dengan baik, sesuai target, dan memenuhi standar yang diharapkan.
