Padang – program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi andalan warga Sumatera Barat yang terdampak banjir bandang akhir November 2025.Bantuan makanan siap saji menjadi penyelamat bagi ribuan pengungsi yang kehilangan tempat tinggal dan akses pangan.
MBG, yang dirancang sebagai program nasional untuk meningkatkan kualitas SDM, menunjukkan sisi lain: kemampuan negara hadir dalam situasi genting.
Namun, implementasi MBG saat bencana tak lepas dari catatan. Distribusi bantuan sangat bergantung pada koordinasi antardinas, dengan beberapa titik pengungsian sempat menunggu lebih lama akibat akses jalan terputus.
Kualitas makanan juga menjadi perhatian.Standar gizi dan kebersihan harus tetap menjadi prioritas, mengingat risiko penyakit meningkat dalam kondisi darurat.
Program MBG,yang digagas pemerintah,bertujuan menyediakan makanan sehat bagi masyarakat,terutama anak-anak sekolah,ibu hamil,dan kelompok rentan.
Namun, implementasi program ini di lapangan tak selalu ideal. Laporan mengenai makanan yang tidak higienis hingga dugaan keracunan menjadi sorotan.
Masalah utama terletak pada pengawasan kualitas makanan. Standar kebersihan dan keamanan pangan belum diterapkan secara merata di setiap daerah.
Ketergesaan dalam pelaksanaan juga menjadi faktor kendala. Koordinasi dengan penyedia makanan kurang matang, sehingga makanan bisa dikirim tanpa prosedur yang benar atau disimpan terlalu lama.
Kapasitas penyedia lokal juga menjadi penentu. tidak semua daerah memiliki UMKM atau katering yang siap mengolah makanan dalam jumlah besar setiap hari.
Selain itu, waktu pelaksanaan MBG juga menuai kritik. Program ini dijalankan saat kondisi ekonomi nasional tidak stabil, dengan inflasi tinggi dan penerimaan negara tidak optimal.
Prioritas fiskal seharusnya ditempatkan pada kebutuhan mendesak seperti stabilisasi harga pangan dan penguatan sektor kesehatan.
Pelaksanaan MBG di tengah situasi ekonomi yang goyah membuat program ini tampak lebih politis daripada teknokratis. Pemerintah dinilai tergesa-gesa mengambil langkah besar tanpa memperbaiki dasar fiskal terlebih dahulu.
MBG seharusnya dimulai dengan proyek percontohan kecil, bukan langsung dalam skala besar. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat efektivitas dan beban fiskalnya terlebih dahulu.
Jika pemerintah tidak memperbaiki strategi pembiayaan dan tidak mempertimbangkan keseimbangan fiskal, MBG berisiko menjadi beban jangka panjang yang justru memperlemah ekonomi masyarakat.
