Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan untuk mengantisipasi dampak konflik Iran terhadap pasokan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan,pemerintah telah memperhitungkan stok energi dan skenario fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Selama 20 hari tidak ada suplai sama sekali baru berantakan. Tapi,biasanya enggak seperti itu,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan,Jakarta,Selasa (4/3/2026).
“Kita pasti bisa dapat suplai, tapi harganya lebih tinggi sedikit,” imbuhnya.
Purbaya menjelaskan, pemerintah telah melakukan simulasi untuk mengantisipasi pergerakan harga minyak mentah.
Menurutnya, jika harga minyak naik hingga 92 dolar AS per barel, anggaran negara masih mampu menanggung pembelian.
“Harga minyak kan naik mendekati 80 (dolar AS per barel) ya. Saya sudah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggaran, jadi enggak ada masalah,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pihaknya masih menghitung dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Hal ini dipicu oleh perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
“Di dalam APBN, harga ICP (harga minyak mentah Indonesia/Indonesian Crude Price) itu 70 dolar AS per barel, dan sekarang harga minyak sudah naik menjadi 78–80 dolar AS per barel,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.
dengan demikian, harga minyak dunia saat ini sudah berada di atas asumsi makro yang termaktub di dalam APBN 2026.
Sebagai negara yang mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, kenaikan harga minyak dunia lantas membebani APBN dengan potensi pembengkakan subsidi energi yang ditanggung oleh negara.
Namun, di sisi lain, Indonesia juga memperoleh tambahan pendapatan dari kenaikan harga minyak dunia tersebut.
Perhitungan tersebut,kata Bahlil,akan dilakukan dengan hati-hati sebab terkait dengan subsidi energi di dalam negeri.
