Lubuk Sikaping – Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat satu tahun berjalannya program “Pasaman Bangkit”. Langkah ini diambil guna memastikan program pembangunan daerah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar formalitas administratif. Ia menuntut jajarannya untuk membuktikan capaian konkret yang mampu menjawab kebutuhan dasar warga.
“Pasaman Bangkit bukan sekadar jargon. Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar melahirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Welly saat konferensi pers di Rumah Dinas Bupati, Senin (25/5/2026).
Sepanjang satu tahun berjalan, pemerintah telah merealisasikan 10 program unggulan dengan anggaran mencapai Rp258 miliar hingga April 2026. Di sektor kesehatan dan pendidikan, bantuan mencakup layanan berobat gratis, ambulans, hingga seragam sekolah bagi siswa.
Sementara di sektor ekonomi, fokus pemerintah menyasar pada rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), program bajak gratis, serta pengawalan ketat kuota pupuk bagi petani. Upaya ini membuahkan hasil positif, di mana indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melonjak hingga ke angka 87.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) turut mengonfirmasi tren perbaikan ekonomi di wilayah tersebut. Angka kemiskinan berhasil ditekan ke angka 6,02 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 71,57.
Kepala BPS Pasaman, Nita Andriani, mengapresiasi langkah pemerintah yang konsisten menggunakan data sebagai landasan perencanaan. Menurutnya, koefisien Gini di angka 0,207 menjadi bukti nyata bahwa distribusi kesejahteraan di Pasaman mulai membaik.
Menghadapi tantangan fiskal akibat penurunan dana transfer daerah, Welly memastikan pihaknya akan melakukan efisiensi pada belanja non-prioritas. Pemerintah berkomitmen terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menjaga keberlanjutan program.
Ke depan, Bupati bersama Wakil Bupati H. Parulian akan memperketat pengawasan kinerja OPD dengan indikator yang lebih tajam. Fokus utama tahun 2026 diarahkan pada penguatan pengawasan pupuk, pemulihan pascabencana, serta percepatan digitalisasi pelayanan publik.
“Data dan angka capaian tidak pernah berdusta. Jika seluruh kepala OPD bekerja serius, maka setiap tahun akan terlihat peningkatan pembangunan yang signifikan,” pungkas Welly.
