Padang – Pemerintah Kota Padang resmi menghibahkan lahan di depan Asrama Haji kepada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sumatera Barat.
Lahan tersebut disiapkan untuk membangun kantor operasional dan laboratorium pengujian produk halal demi menyukseskan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengonfirmasi komitmen tersebut dalam Rakor Kepala Daerah se-Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur, Selasa (4/8/2026).
Maigus menyebut fasilitas baru ini akan mempermudah pelaku usaha dalam kepengurusan sertifikasi lewat birokrasi yang lebih efisien.
Ia menambahkan, sertifikasi halal merupakan standar kualitas vital yang mendukung target Padang sebagai Gastronomy City versi UNESCO.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, memberikan apresiasi atas keberhasilan daerah yang telah merampungkan 100 persen kuota sertifikasi bagi 72.385 pelaku usaha dengan total 110 ribu sertifikat.
Gubernur juga telah menginstruksikan para kepala daerah agar segera mengintegrasikan program sertifikasi halal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan wilayah.
Kepala BPJPH RI, Ahmad Haikal Hasan, menekankan bahwa label halal kini menjadi simbol global yang merepresentasikan transparansi, kesehatan, serta kepercayaan konsumen.
Haikal turut mengimbau para pelaku UMKM untuk terus menjaga konsistensi standar kesehatan produk di samping memenuhi aspek administratif.
Dalam rangkaian acara yang sama, Universitas Andalas resmi menerima sertifikat akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Seluruh rangkaian agenda tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama bertajuk “Sumatera Barat Siap Wajib Halal Oktober 2026”.
