Padang – Pemerintah Kota Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini menjadi raihan ke-13 bagi Pemko Padang, serta predikat ke-12 yang diraih secara berturut-turut sejak 2014.
Penyerahan laporan resmi dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Jumat (29/5/2026). Prosesi tersebut berlangsung bersamaan dengan penyerahan laporan untuk tujuh kepala daerah lainnya di wilayah Sumatera Barat.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan tim BPK. Menurutnya, capaian ini mencerminkan komitmen Pemko Padang dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Ini adalah hasil kerja keras bersama. Kami ingin capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas serta efisiensi anggaran dalam mewujudkan visi Progul Padang Amanah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Maigus.
Ia menegaskan bahwa Pemko Padang siap menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK. Fokus evaluasi ke depan akan diarahkan pada pembenahan birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menyatakan bahwa opini WTP membuktikan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Namun, ia berpesan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri dengan raihan tersebut.
“Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel. Selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP tahun anggaran 2025,” ungkap Sudarminto.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Selain Pemko Padang, hadir pula delegasi dari tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat yang menerima laporan serupa.
