Jakarta – Di tengah gejolak ekonomi global akibat ketegangan geopolitik, sektor Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kembali disorot karena ketahanannya dalam menghadapi krisis. Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) meyakini bahwa UMKM memiliki kemampuan adaptasi yang telah teruji.
Sekretaris Jenderal Akumindo, Edy Misero, pada Rabu (25/6/2025), menyatakan bahwa UMKM telah membuktikan diri sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.”Pelaku-pelaku UMKM di Indonesia sudah mengalami hal-hal yang namanya krisis,krisis ekonomi itu,” ujarnya.
Edy mencontohkan bagaimana UMKM mampu bertahan melewati krisis ekonomi tahun 1998 dan dampak pandemi Covid-19. “Pelaku UMKM keluar daripada masalah-masalah kesulitan ekonomi,” tegasnya.Ia menambahkan bahwa kontribusi UMKM mencapai 61 persen terhadap Produk Domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja, menjadikannya tulang punggung perekonomian.
Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya tata kelola yang baik bagi UMKM agar dapat bertahan di masa sulit. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih memilih produk-produk lokal. “Artinya, belajarlah untuk mulai tidak terlalu konsumtif. Kalau masih bisa ada yang disimpan sebagai saving, simpanlah. Sehingga pada masa-masa sulit kita tetap bisa survive,” imbaunya.”Belajarlah masyarakat juga untuk melirik. berhenti untuk melihat barang impor. Bagaimana melihat barang-barang produksi lokal. bagaimana membeli barang-barang yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku UMKM. Sehingga kita saling menopang satu dengan yang lain,” lanjut Edy.
Sementara itu, Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri) menyoroti potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat konflik Iran-Israel. Ketua Umum Akumandiri, hermawati Setyorinny, meminta pemerintah untuk berupaya menstabilkan harga BBM agar tidak membebani pelaku usaha mikro.
Hermawati menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia dapat memicu kenaikan harga BBM di dalam negeri, yang akan berdampak signifikan pada usaha mikro. “Nah itu harusnya ada pemerintah, harus hadir di sisi pelaku usaha mikro ya. Yang kita omongin bukan yang gede-gede, ya. Tapi mikro, dia ada di posisi itu, jadi tetap kalau bisa ya tidak dinaikkan harganya (BBM),” kata Hermawati.
Menurutnya, pemerintah dapat mengalokasikan dana dari efisiensi anggaran lain untuk menahan harga BBM. Ia menekankan bahwa BBM merupakan komponen penting dalam biaya produksi usaha mikro.”jadi kayaknya itu sih elemen penting ya dalam untuk berusaha, sebenarnya kan di minyak, di bahan bakar itu. Kalau itu terjadi ya, karena kalau itu terjadi pasti harga barang-barang juga naik,” ujarnya.
“Enggak cuma sesimpel itu, gitu ya. Pasti semuanya akan naik. Nah itu kayaknya pemerintah harus ada regulasi kebijakan dan berpihak kepada-bukan hanya berpihak-tapi ada di posisi masyarakat kecil, gitu,” tegas hermawati.
