Padang – Peralihan kepemimpinan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat menjadi momen refleksi bagi berbagai pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh.
Dalam acara pisah sambut yang berlangsung di ZHM Premiere Hotel, Padang, Jumat, 24 Januari 2025, ia menyampaikan pesan dan harapannya kepada kepala BPN Sumbar yang baru, Teddi Guspriadi.
Acara tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Sri Puspita Dewi kepada Teddi Guspriadi. Dalam kesempatan itu, Rahmat Saleh mengungkapkan apresiasinya atas kinerja yang telah dilakukan oleh Sri Puspita Dewi selama masa jabatannya.
“Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa kepada Sri Puspita Dewi,” ujarnya.
Dalam sambutannya, ia juga berharap agar di bawah kepemimpinan baru, BPN Sumbar dapat semakin cepat dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan nada santai, ia berujar, “Saya tahu pak Teddi ini suka lari, jadi saya harapkan BPN semakin kencang ke depan.”
Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dan pertanahan, Rahmat Saleh menegaskan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan publik.
“Kita harap masyarakat dapat dimudahkan lagi ke depan. Harapan ini sejalan dengan komitmen kita bersama dalam memperjuangkan birokrasi yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti persoalan pertanahan yang masih menjadi tantangan di Sumatera Barat, khususnya terkait tanah ulayat dan sengketa lahan.
“Masih banyak permasalahan tanah ulayat dan sengketa lahan yang memerlukan perhatian khusus,” jelasnya.
Menurutnya, BPN Sumbar perlu mengambil langkah proaktif dalam menyelesaikan konflik pertanahan, terutama yang berhubungan dengan hak ulayat dan kepemilikan lahan oleh masyarakat adat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Sumatera Barat.
“Program PTSL harus menjadi prioritas agar seluruh bidang tanah memiliki kepastian hukum,” ucapnya.
Ia menilai bahwa percepatan program ini dapat mengurangi potensi sengketa lahan di masa mendatang.
Rahmat Saleh juga menekankan pentingnya sinergi antara BPN dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.
“Kolaborasi yang baik akan mempercepat penyelesaian masalah pertanahan dan mendukung pembangunan daerah,” katanya.
Sinergi ini diharapkan dapat memperlancar berbagai proyek strategis yang membutuhkan pembebasan lahan, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan fasilitas publik lainnya.
