Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sadewa akan merombak pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (6/5) setelah mencopot dua pejabat tinggi yang menangani restitusi pajak. keputusan itu diambil usai ia menemukan ketidaksesuaian data dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dinilai harus segera dibenahi.
Purbaya mengatakan pelantikan pejabat baru akan digelar di Kantor Kementerian Keuangan, jakarta.Namun, ia belum mengungkap nama pejabat yang akan dilantik maupun posisi yang akan mereka isi.
“Besok akan kita lantik langsung pejabat barunya,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5).
Ia menjelaskan, pencopotan itu merupakan bagian dari pemeriksaan internal terhadap lima pejabat paling tinggi yang terlibat dalam proses penerbitan restitusi. Dari hasil penelusuran itu, dua pejabat langsung diberhentikan karena dinilai ada persoalan serius dalam pengelolaan data.
“saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot. Serius kan? Ada itu, suka-suka menteri lah,” katanya.
Purbaya juga menyoroti lonjakan restitusi pajak pada 2025 yang mencapai Rp361,15 triliun. Nilai itu tercatat naik 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan membuat pengawasan atas proses restitusi dinilai perlu diperketat.
Ia mengaku sempat meminta proyeksi restitusi kepada jajarannya dalam rapat, tetapi angka yang disampaikan jauh berbeda dengan realisasi di akhir tahun. Menurut dia, selisih tersebut menunjukkan adanya masalah dalam perhitungan atau pelaporan.
“Di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan,” ujarnya.
Untuk mencegah persoalan serupa terulang,Purbaya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh atas restitusi pajak periode 2016-2025. Ia menegaskan pemeriksaan itu penting agar pemerintah tidak kembali kecolongan.
“Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung dugaan ketidaktepatan perhitungan restitusi di sejumlah sektor, termasuk industri batu bara. Ia menyebut ada kewajiban negara yang membengkak akibat pengembalian pajak yang menurutnya tidak sepenuhnya akurat.
“PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya,” kata purbaya.
