JAKARTA – Kerugian petani akibat peredaran pupuk palsu yang diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun menjadi sorotan tajam dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menilai temuan Kementerian Pertanian terkait lima jenis pupuk palsu ini sebagai ancaman serius terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
Nevi Zuairina menegaskan, praktik curang ini melanggar hak konsumen, khususnya petani, untuk memperoleh informasi yang akurat. Hal ini, menurutnya, telah diatur dalam pasal 4 huruf C UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
“Petani adalah korban utama dalam kasus ini. Mereka membeli pupuk dengan harapan meningkatkan hasil panen, namun justru dirugikan karena kandungan pupuk yang tidak sesuai, bahkan ada yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Ini jelas melanggar hak dasar mereka,” tegas nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini juga mengingatkan bahwa kerugian besar ini dapat menghambat pencapaian Asa cita keempat Presiden Prabowo, yaitu mewujudkan swasembada pangan berbasis ekonomi kerakyatan. Menurutnya, petani adalah ujung tombak dalam rantai pangan nasional, dan jika mereka dirugikan, maka cita-cita kedaulatan pangan akan terancam.
Nevi, politisi PKS ini, mendesak Kementerian Perdagangan untuk melakukan inspeksi mendadak secara berkala di seluruh lini distribusi pupuk, mulai dari produsen hingga pengecer. Ia juga menyerukan pelibatan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pemalsuan.
Selain itu, Nevi meminta PT pupuk Indonesia sebagai BUMN strategis untuk segera menerapkan sistem pelacakan digital berbasis teknologi seperti blockchain, QR code, security ink, hingga RFID tag guna menjamin keaslian pupuk. “Tata niaga yang dikelola BUMN kita mesti sangat update terhadap perkembangan teknologi mutakhir zaman ini,” ujarnya.
“Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan di atas penderitaan petani. Saya berharap agar seluruh pihak terkait bertindak cepat dan tegas.Pupuk palsu bukan hanya merugikan petani secara ekonomi, tapi juga mengancam ketahanan pangan nasional. Jangan biarkan petani terus menjadi korban,” pungkas Nevi.
