Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) didesak untuk lebih serius dalam mengejar penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP).
Desakan ini datang dari Wakil ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, yang menyoroti kewajiban pajak bagi perkebunan besar pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Evi Yandri menegaskan bahwa dasar hukum penarikan PAP sudah jelas,baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Tidak ada ruang abu-abu dalam kewajiban tersebut. Oleh karena itu, negara tidak boleh kalah dan melakukan pembiaran yang berlarut-larut,” tegasnya di DPRD Sumbar, Kamis (8/1/2026).Menurutnya, PAP bukan hanya sekadar instrumen fiskal, tetapi juga wujud keadilan ekologis.
Pemanfaatan air secara masif oleh perkebunan HGU dianggap sebagai sumber daya publik yang memiliki nilai ekonomi dan lingkungan.
Lebih lanjut, pemanfaatan air ini dinilai berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.
“DPRD memandang bahwa optimalisasi pajak ini dapat dan harus menjadi salah satu sumber pembiayaan strategis untuk pendanaan penanganan dan pemulihan kerusakan akibat bencana di Sumatera Barat,” ujar Evi Yandri.
Ia menambahkan, masyarakat tidak seharusnya terus menanggung dampak bencana, sementara potensi penerimaan daerah yang sah tidak dimaksimalkan.
Evi Yandri mendorong Pemprov Sumbar untuk melakukan penagihan tegas dan penegakan aturan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pemegang HGU.
Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan, memperkuat keuangan daerah, dan memastikan keadilan bagi masyarakat Sumbar.
