Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov sumbar) akan menerbitkan surat edaran gubernur terkait etika bermedia sosial. Aturan ini menyasar kesantunan berbahasa dan kesopanan berpakaian.Langkah ini diambil menyusul maraknya konten yang dinilai tidak selaras dengan nilai agama, adat, dan falsafah hidup masyarakat Minangkabau.
Pemprov sumbar berharap surat edaran ini menjadi acuan bagi para kreator konten lokal dalam berkarya.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, menegaskan bahwa surat edaran ini tidak bertujuan membatasi kreativitas.
“Pemprov Sumbar hadir untuk memastikan ruang digital masyarakat tetap sehat, sesuai dengan nilai agama dan budaya kita,” ujar Ahmad Zakri dalam rapat pembahasan SE, Selasa (16/9/2025).
Pemerintah ingin mendorong kreativitas masyarakat tetap berada dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.Kepala Biro Kesra, Al Amin, menambahkan bahwa penyusunan surat edaran ini telah melalui proses pengumpulan masukan dari berbagai pihak.
“Sebagian besar masyarakat berharap,konten yang diproduksi kreator lokal itu lebih mencerminkan nilai kearifan lokal yang kita junjung bersama,” jelasnya.
rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial, dinas Kebudayaan, Dinas Kominfotik, Biro Kesra, Biro Hukum, serta Biro Adpim.
